"CORRUPT AGAIN... CORRUPT AGAIN...???"

Oleh: Nur Bintang*

 Korupsi peradaban kebudayaan kuno nusantara

       Ketika saya membaca buku saku korupsi yang disusun lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai ranking korupsi Indonesia yang pada tahun 2005 mencapai puncak prestasi sebagai negara terkorup rangking 1 Asia menurut data Pacific Economic and Risk Consultancy, membuat saya langsung tersentak kaget dan heran walaupun kini ranking korupsi Indonesia berangsur-angsur makin turun menjadi peringkat ketiga di Asia Pasifik namun tidak melepas Indonesia masuk ke dalam kategori daftar peringkat 10 besar negara terkorup di Asia Pasifik bahkan dunia. Kurangnya pemahaman pejabat pemerintah/negara akan praktek korupsi semakin memperluas kebudayaan korupsi di Indonesia dari menerima hadiah jasa (suap) dari sebuah pelayanan biasanya terkait izin usaha perusahaan milik pengusaha yang diberikan kepada oknum pejabat daerah, penggelapan pajak seperti yang dilakukan mafia pajak ‘Gayus Tambunan’, pelarian dana nasabah dari para bankir-bankir nakal, pemotongan anggaran dana bantuan pemerintah tanpa sepengetahuan negara dan masih banyak lagi praktek-praktek pungutan liar yang masuk dalam kategori korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Menurut Litbang KOMPAS edisi november 2012 bahwa di mata publik penyelewengan anggaran negara melibatkan oknum kader parpol di DPR, oknum pejabat tinggi di kementerian, juga kalangan swasta yang menjadi rekanan proyek yang bersifat langsung.

Peradaban Indonesia saat ini nampaknya tidak terlepas dari budaya “KORUPSI”,, mengapa demikian…??? Katanya bangsa Indonesia adalah negara beragama yang pancasilais, makmur dan kaya akan sumber daya alam tetapi mengapa Indonesia sampai detik ini masih terpuruk akan kemiskinan dan semakin menjamurnya budaya korupsi? Itulah banyak pertanyaan yang selalu menghantui masyarakat dewasa ini. Dalam masalah penyakit sosial ini maka saya sebagai pemerhati sosial (sociologist) akan melakukan analisa sosial kebudayaan mengapa bangsa Indonesia kini makin terpuruk dan cenderung dikenal akan budaya korupsi yang semakin menggila ini. Fenomena budaya korupsi bila kita telisik lebih jauh dari berbagai literature yang sudah saya baca bahwa ternyata budaya korupsi sudah mengakar kuat pada tradisi budaya kuno nusantara jauh sebelum kedatangan penjajah perusahaan Belanda VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) di nusantara pada abad ke 16. Pada masa kerajaan-kerajaan di nusantara setiap menjelang akhir tahun biasanya rakyat diminta membayar upeti/pajak kepada negara atas nama penghormatan kepada raja/sultan. Upeti yang diberikan raja terlebih dahulu dikumpulkan di setiap wilayah administrasi perangkat kepala desa sebelum diberikan kepada bupati yang nanti akan langsung dikirim ke ibu kota kerajaan. Namun yang menjadi problem permasalahan adalah adanya oknum-oknum pejabat di daerah yang mengurangi takaran isi upeti kepada raja/sultan. Isi upeti ini bisa bermacam-macam ada yang berupa hasil bumi pertanian, hasil tangkapan ikan nelayan hingga emas, intan, permata yang khusus diberikan kaum saudagar kaya dan para bangsawan yang diberikan untuk menghormati kewibawaan raja/sultan. Para pembangkang ini biasanya adalah golongan elite bangsawan yang membawahi urusan pengiriman upeti kepada raja/sultan di ibu kota kerajaan dengan mengambil sedikit isi upeti hingga mengurangi sedikit isi takaran upeti untuk menumpuk kekayaannya tanpa sepengetahuan raja/sultan. Nampaknya budaya “mengutil” atau suka mencuri ini diwariskan dari generasi pendahulu kepada generasi saat ini di Indonesia.

Saya adalah termasuk orang yang khawatir akan perkembangan budaya korupsi di Indonesia akhir-akhir ini. Korupsi menggerogoti sektor segala lini dan membuat kebocoran uang negara serta pelakunya tidak lain adalah aparat pejabat negara yang mendapat amanah kepercayaan dari rakyat. Berita di media massa saat ini yang membuat heboh adalah banyaknya pejabat PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Indonesia yang tersandung masalah korupsi yang parahnya mereka masih leluasa berangkat ke kantor instansi pemerintah dengan status “bekas narapidana korupsi” terutama pejabat PNS di daerah dengan alasan pemerintah daerah tidak bisa memecat mereka karena oknum pejabat PNS daerah tersebut adalah tim sukses dari bupati atau gubernur daerah setempat yang saat ini masih menjabat. Hal ini belum ditambah dengan sistem perekrutan pegawai CPNS yang masih sarat akan nuansa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di beberapa daerah (walaupun tidak semua daerah demikian). Hasil dari sistem perekrutan CPNS yang sarat nuansa KKN pada akhirnya hanya akan melahirkan mentalitas birokrat yang gemar akan korupsi dan praktek suap. ALANGKAH LUCUNYA NEGERIKU.. INDONESIA..!!! Sudah jelas oknum koruptor pejabat PNS itu adalah pengkhianat negara anehnya dengan bebas leluasanya masih menjabat pejabat plus dapat gaji serta tunjangan PNS lainnya masih jalan terus. Kabar dari mendagri di bulan November 2012 untuk menonaktifkan PNS yang tersandung masalah korupsi dari pemecatan hingga permohonan pengunduran diri patut kita apresiasi dan kita dukung dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Budaya korupsi Indonesia pada masa ini sudah tidak mengherankan lagi bahkan pada zaman dahulu di era pemerintahan kolonial Inggris di nusantara pada masa pemerintahan gubernur jenderal Sir Thomas Stamford Raffles (gubernur Jenderal asal Inggris yang menguasai wilayah Bengkulu (Sumatera) dan Jawa sebagai wilayah eks kolonial Hindia-Belanda dari tahun 1811-1816 sekaligus pendiri koloni Singapura) ketika berkunjung ke nusantara terutama di wilayah Jawa saat itu heran bukan main melihat golongan elite bangsawan pribumi dan pejabat pribumi kerajaan di Jawa saat itu yang gemar akan praktek korupsi dan suap, kongkalikong antara pejabat pribumi/bangsawan pribumi dengan pengusaha asing, serta gemar melakukan pungutan-pungutan liar yang tidak resmi kepada rakyat. Analisa budaya korupsi pejabat pribumi secara anthropologis dan sosiologis dilakukan oleh Raffles untuk melihat akar budaya orang-orang pribumi ketika itu serta dituangkan ke dalam karangan sebuah buku fenomenalnya yang berjudul  “The History of Java” pada tahun 1817. Budaya korupsi di kalangan bangsawan dan pejabat pribumi semakin bertambah canggih karena adanya “knowledge transfer” dari pegawai-pegawai Belanda dari perusahaan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang sudah maju sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia yang melakukan monopoli perdagangan di nusantara pada abad 16-abad 17 dengan sistem pembagian saham sebelum pergantian era kekuasaan kolonialis Inggris di nusantara pada abad 18. Pegawai-pegawai VOC Belanda banyak memberi contoh kepada orang-orang pribumi di dalam melakukan praktek korupsi dan suap dari mencuri uang pajak, mencuri persediaan hasil bumi pada gudang-gudang penyimpanan perusahaan VOC, praktek suap sehingga birokrat pribumi banyak terkena racun virus korupsi yang diajarkan oleh para pegawai Belanda di perusahaan VOC hingga pada akhirnya perusahaan VOC mengalami kebangkrutan dan kerugian besar pada tanggal 31 Desember 1799 akibat dari moralitas para pegawainya yang suka berkorupsi sehingga perusahaan VOC memiliki hutang sebesar 136,7 juta gulden kepada negara asalnya yaitu “Hollanda” alias “Belanda” atas permintaan tambahan utang modal yang tidak bisa dibayarnya. Kemudian pada masanya perusahaan VOC diambil alih atas nama kerajaan Belanda dengan demikian Indonesia mengalami awal babak baru penjajahan yang bermula dari penjajahan perusahaan Belanda kemudian beralih kepada penjajahan kerajaan Belanda.

 Koruptor wujud topeng kemunafikan penguasa

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan silih berganti dari berbagai masa Presiden di Indonesia dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui gebrakan institusi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibenahinya setelah masa kepemimpinan Presiden Megawati namun nyatanya korupsi yang dulu dilakukan sembunyi di bawah meja kini dengan berani banyak dilakukan secara terang-terangan di atas meja akibat arus deras euphoria reformasi. Nilai suci demokrasi telah dikotori dengan praktek tindakan korupsi dengan makin banyaknya oknum elite partai politik yang menjadi anggota DPR/MPR yang menggunakan ‘topeng kemunafikan’ membela aspirasi rakyat sesuai jargon janji-janji kampanye di masa lalu tetapi malah justru tersandung kasus korupsi dan mengkhianati amanat kepercayaan rakyat. Hal ini nampaknya telah menjalar hingga ke seluruh daerah dengan makin banyaknya oknum elite partai politik di daerah yang menjabat anggota DPRD yang tersandung pada masalah yang sama yaitu kasus korupsi. KPK kini nampaknya harus bekerja keras memberantas korupsi di Indonesia dan saya adalah termasuk simpatisan yang mendukung atas upaya yang dilakukan oleh KPK selama ini dalam memberantas korupsi di Indonesia terutama pada sektor lingkaran kekuasaan yang memang perlu untuk dibenahi.

Pemberantas korupsi alangkah lebih bijak jika kita hanya tidak mengandalkan pendekatan 'aspek hukum' saja tetapi juga melalui 'aspek jalur sosiologis' untuk menjerat dan menyadarkan moralitas semua pelaku korupsi di Indonesia yang banyak dilakukan oleh golongan elite yang berada pada tataran lingkaran kekuasaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya pembangunan kebudayaan dalam wujud pendidikan dan aturan sosial. Budaya harus dilawan dengan budaya..!!! Budaya Korupsi harus dilawan dengan budaya Anti-Korupsi..!!! Pembangunan mentalitas dapat dilakukan melalui wujud transfer ilmu pengetahuan pembangunan budaya anti-korupsi melalui tindakan yang diwujudkan dalam aturan, aturan merupakan bentuk kesepakatan kebudayaan social masyarakat terutama kepada semua aparatur penyelenggara pemerintah/negara yang rawan akan praktek tindakan korupsi serta perlu diadakannya diklat seminar anti-korupsi untuk mengikis budaya korupsi yang sudah semakin menjamur di tataran mentalitas birokrasi, kalau bisa semua aparatur penyelenggara pemerintah/negara harus terlebih dahulu “lulus” serta ‘wajib” mengikuti ujian seminar pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan untuk menyeleksi calon kandidat PNS atau aparatur penyelenggara pemerintah/negara yang bersih, berkualitas, dan bermoral baik serta bila mereka ternyata dinyatakan “tidak lulus” bisa dipecat atau diganti dengan kompetitor lain yang lebih professional dan dapat bertanggung jawab kepada rakyat serta yang terpenting harus “lulus” dari diklat pendidikan anti-korupsi yang diselenggarakan untuk membentuk mentalitas birokrasi yang anti-korupsi dengan melayani rakyat sepenuh hati dan bukan minta dilayani oleh rakyat. Setelah perubahan melalui pendekatan kebudayaan ini berhasil maka perlu ditambah aturan “punishment” (hukuman) yang memberatkan bagi semua pelaku korupsi dengan cara memiskinkan para pelaku korupsi hingga ancaman hukuman penjara seumur hidup untuk menekan praktek tindak korupsi di Indonesia. 

Jika dibandingkan dengan negara Tiongkok maka bisa kita lihat bahwa hukuman bagi para koruptor di Indonesia terlihat jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan negara Tiongkok. (Tiongkok dahulu juga masuk kategori negara terkorup di dunia namun kini usaha pemerintah Tiongkok dalam upaya memberantas korupsi di negaranya tersebut membuahkan hasil). Saya pernah melihat tayangan liputan berita pada sebuah stasiun TV asing melalui TV kabel ketika Presiden Tiongkok kala itu Hu Jintao (menjabat sejak tahun 2003-2012) secara fenomenal mengirim 1000 peti mati kepada semua jajaran PNS di pemerintahannya sebagai peringatan bahwa pelaku tindakan korupsi di negara Tiongkok adalah hukuman mati. Presiden Hu Jintao mengingatkan PNS jajarannya untuk bersih dan terhindar dari segala praktek suap dan korupsi. Menurut hemat saya, langkah Presiden Tiongkok Hu Jintao kala itu sebagai sebuah langkah terobosan besar dan komitmen pemerintah Tiongkok dalam memerangi korupsi. Tiongkok menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum berat terhadap negara bahkan pejabat negara yang terbukti menjadi pelaku korupsi di negara Tiongkok kerap mendapat ‘hukuman mati’ karena ketegasan penegak hukum di negara tersebut di dalam memberantas korupsi hingga mencapai ke akar-akarnya. Hal yang patut dipertanyakan saat ini di Indonesia adalah ketegasan para penegak hukum di Indonesia sendiri dalam memberantas korupsi yang terkesan masih belum tegas. Masa hukuman koruptor di Indonesia dinilai masih jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan hukuman pencuri hewan ternak dan hukuman pencuri sepeda motor. Hal ini belum ditambah lagi dari adanya pembayaran uang jaminan dari pengacara yang disewa para koruptor yang lebih mengedepankan ‘asas praduga tidak bersalah’ sebelum adanya putusan resmi dari majelis hakim di pengadilan serta keberadaan remisi hukuman (pengurangan masa tahanan) yang diperoleh oleh koruptor di Indonesia dari pemerintah sebagai hak tahanan narapidana di saat merayakan hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan Indonesia. Nampaknya keseriusan ketegasan para penegak hukum di Indonesia masih menuai jalan yang berliku karena nampaknya semua masih membutuhkan nafas proses yang panjang. KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi diharapkan dapat menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya dengan baik dalam upaya memberantas semua praktek tindakan korupsi di Indonesia. Kita tunggu saja apa gebrakan KPK selanjutnya di dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi di negeri Indonesia yang kita cintai ini![]

*Nur Bintang adalah alumnus pascasarjana sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Referensi:

KPK. 2006. “Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi”. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Litbang Kompas. "Kongkalikong akibat Mentalitas Birokrasi", Koran KOMPAS edisi Senin 26 November 2012.